PATI | Kabarpublik.Net– Pembangunan Rumah Sakit Polri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, masih memunculkan dinamika di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan penolakan dan keberatan, meskipun proses perencanaan telah melalui berbagai tahapan resmi.
Kepala Desa Tambahmulyo, Eka Kurnia Sejati, menegaskan bahwa pemerintah desa terbuka terhadap setiap aspirasi warga. Ia menyebut sejak awal pihaknya telah mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses.
“Kami menghargai setiap aspirasi warga. Sosialisasi sudah dilakukan sejak awal, dan ruang audiensi selalu kami buka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat,” ujarnya.
Menurut Eka, klarifikasi terkait proyek tersebut juga telah disampaikan secara terbuka, baik melalui forum desa maupun audiensi bersama DPRD Kabupaten Pati. Ia bahkan mempersilakan masyarakat untuk melakukan penelusuran langsung, termasuk memverifikasi status lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menanggapi polemik yang berkembang, Eka menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan bukan merupakan aset desa. Ia menjelaskan bahwa lahan tersebut berstatus tanah GG atau tanah tidak bertuan.
“Tidak benar jika disebut sebagai pengalihan aset desa. Tujuan utama pembangunan ini adalah menghadirkan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah Pati Timur,” jelasnya.
Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, Winong, dan Pucakwangi, yang selama ini dinilai masih membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan memadai.
Lebih lanjut, Eka menyampaikan bahwa pengawasan terhadap proyek juga telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pati melalui inspeksi mendadak (sidak), guna memastikan kesesuaian kondisi di lapangan.
Di tengah penolakan, ia mengungkapkan bahwa banyak pula warga yang mendukung pembangunan rumah sakit tersebut. Selain meningkatkan layanan kesehatan, proyek ini dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Keberadaan rumah sakit akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, seperti kantin dan berbagai layanan penunjang lainnya,” paparnya.
Pemerintah desa pun berharap perbedaan pandangan yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami mengajak semua pihak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak, dengan mengutamakan dialog dan kepentingan bersama,” tutup Eka.
( Dwi s )
