JAKARTA, KabarPublik.net — Perbedaan harga yang cukup lebar antara energi bersubsidi dan nonsubsidi kembali menjadi perhatian. Kondisi tersebut mendorong sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan produk nonsubsidi beralih ke energi bersubsidi, termasuk Pertalite dan LPG 3 kilogram.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Salah satu yang terlihat adalah perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut berkaitan erat dengan disparitas harga. Ketika harga produk nonsubsidi meningkat sementara harga BBM subsidi tetap dipertahankan, permintaan terhadap Pertalite berpotensi mengalami peningkatan.
Pemerintah sendiri memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut dilakukan di tengah dinamika harga minyak dunia dan kondisi nilai tukar yang turut memengaruhi sektor energi.
Harga Nonsubsidi Naik, Konsumen Mulai Beralih
Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai selisih harga yang semakin besar dapat menjadi faktor pendorong migrasi konsumen.
Kenaikan harga Pertamax hingga Rp16.250 per liter, sementara Pertalite berada di level Rp10.000 per liter, menciptakan perbedaan harga yang cukup signifikan.
Situasi serupa juga terjadi pada LPG. Kenaikan harga LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram hingga 12 kilogram dinilai dapat mendorong sebagian rumah tangga memilih LPG 3 kilogram yang memperoleh subsidi pemerintah.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Persoalan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran subsidi energi.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan kebijakan agar subsidi BBM dan LPG 3 kilogram diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang berhak. Untuk LPG 3 kilogram, pemerintah mendorong transformasi penyaluran berbasis penerima manfaat dan data yang lebih akurat.
Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah juga tengah membahas mekanisme pengendalian konsumsi, termasuk rencana pembatasan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa penggunaan klasifikasi kesejahteraan atau desil saja belum tentu cukup. Data penerima subsidi idealnya juga mempertimbangkan identitas pengguna, kendaraan, aktivitas ekonomi, serta volume transaksi agar kebijakan tidak salah sasaran.
Beban APBN Jadi Perhatian
Migrasi konsumen dari produk nonsubsidi ke subsidi berpotensi meningkatkan volume konsumsi energi bersubsidi. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap anggaran negara.
Karena itu, pengawasan distribusi dan pendataan penerima manfaat menjadi bagian penting dalam menjaga agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Di tengah tekanan harga energi global, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan anggaran subsidi tetap berkelanjutan.
Kabar Publik.net — Kebijakan subsidi energi pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan harga di tingkat konsumen, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran, kemampuan fiskal negara, serta keberlanjutan sistem energi nasional.
(Redaksi)
