PATI | Kabarpublik.net — Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pati (GMPP) mendatangi Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (29/10/2026), untuk menyuarakan delapan tuntutan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Aksi tersebut menjadi sorotan sekaligus ujian bagi Pemerintah Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Risma Ardhi Chandra.
Massa datang membawa sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan jawaban konkret dari pemerintah daerah. Mulai dari transparansi anggaran pembangunan jalan senilai Rp210 miliar, kualitas pengerjaan trotoar, keberlanjutan beasiswa dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga pelayanan kesehatan di RSUD RAA Soewondo.
Deretan tuntutan itu memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah daerah merespons persoalan yang dikeluhkan masyarakat, dan kapan langkah nyata akan dirasakan warga Kabupaten Pati?
Dengan membawa atribut aksi dan pengeras suara, GMPP menyampaikan aspirasi di depan pusat pemerintahan daerah. Berdasarkan surat pemberitahuan aksi Nomor 01.A/GMPP/AKSI/X/026 yang ditujukan kepada Kapolresta Pati dan Kepala Kesbangpol Pati, terdapat delapan poin tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada pemangku kebijakan.
Anggaran Rp210 Miliar, Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan tajam adalah anggaran pembangunan infrastruktur jalan dari APBD Tahun Anggaran 2025 yang disebut mencapai Rp210 miliar.
Besarnya anggaran tersebut semestinya diiringi keterbukaan informasi, kualitas pekerjaan yang baik, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa oleh publik.
GMPP mendesak Pemkab Pati memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut, termasuk penggunaan anggaran, kualitas hasil pekerjaan, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan.
Kritik ini patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, anggaran yang bersumber dari uang rakyat bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, nilai kontrak, dan ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi standar, evaluasi dan tindak lanjut harus dilakukan secara transparan. Namun, penilaian terhadap ada atau tidaknya penyimpangan tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jalan dan Trotoar Jadi Catatan, Jangan Sampai Pembangunan Sekadar Formalitas
Selain anggaran jalan, GMPP meminta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pengerjaan trotoar di sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Pati.
Persoalan infrastruktur tidak boleh berhenti pada seremoni pembangunan atau laporan penyerapan anggaran. Kualitas, keamanan, dan manfaatnya bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Plt Bupati Risma Ardhi Chandra bersama jajaran terkait didesak memastikan pengawasan proyek berjalan secara serius, bukan sekadar administratif.
Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme pengawasan, proses evaluasi, serta tindak lanjut apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
Publik tentu tidak ingin anggaran besar yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur justru menimbulkan pertanyaan karena hasil pekerjaan yang dinilai belum memuaskan.
Pelayanan RSUD Soewondo Dikeluhkan, Pasien Jangan Terus Menunggu
Persoalan berikutnya menyangkut pelayanan kesehatan di RSUD RAA Soewondo Pati. GMPP mendesak perbaikan sistem antrean pendaftaran dan pengambilan obat yang menjadi perhatian masyarakat.
Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar. Karena itu, persoalan antrean yang dikeluhkan pasien perlu ditangani melalui pembenahan sistem dan evaluasi manajemen pelayanan.
Pemkab Pati tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif dari instansi terkait. Evaluasi lapangan dan keterbukaan terhadap keluhan masyarakat juga diperlukan agar perbaikan benar-benar menyentuh persoalan yang dihadapi pasien.
Plt Bupati sebagai pimpinan pemerintahan daerah diharapkan memastikan jajaran terkait mengambil langkah terukur, termasuk memberikan kepastian mengenai upaya pembenahan pelayanan.
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang tertib, manusiawi, dan efisien, bukan ketidakpastian ketika sedang membutuhkan pengobatan.
Beasiswa CSR, Museum Budaya, dan Nasib PKL Ikut Dipertanyakan
GMPP juga menyoroti kejelasan kelanjutan program beasiswa bagi putra-putri daerah yang bersumber dari dana CSR.
Pemerintah diminta membuka informasi mengenai keberlanjutan program tersebut, mekanisme penyaluran, serta kepastian manfaatnya bagi masyarakat.
Di sektor kebudayaan, GMPP mendesak transparansi publikasi aset cagar budaya daerah dan kejelasan realisasi pembangunan museum kebudayaan Pati.
Sementara itu, persoalan ekonomi kerakyatan turut menjadi bagian dari tuntutan. GMPP mendorong penataan ulang sektor UMKM dan meminta agar PKL dikembalikan ke kawasan Simpang Lima serta jalur menuju Alun-alun Pati sebagai alternatif pusat wisata kuliner.
Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga kebijakan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Pemkab Pati perlu menjelaskan arah kebijakan penataan PKL, termasuk peluang relokasi, kepastian lokasi berdagang, dan upaya menjaga ketertiban kawasan publik. Dialog dengan para pedagang juga penting agar kebijakan yang diambil tidak justru merugikan kelompok usaha kecil.
Persoalan Foto Sudewo hingga Pembangunan RS Bhayangkara
Dalam tuntutan lainnya, GMPP meminta kepastian hukum dan administratif terkait tindakan pencopotan atau penurunan foto Bupati Pati nonaktif Sudewo.
Massa menghendaki agar setiap tindakan dilakukan sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan administrasi pemerintahan yang berlaku.
Persoalan tersebut perlu disikapi secara proporsional dengan mengedepankan aturan, bukan membiarkan perbedaan pandangan politik berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
GMPP juga mendesak langkah konkret untuk mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara serta renovasi Stadion Joyo Kusumo.
Kedua agenda itu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pembangunan, koordinasi dengan pihak terkait, dan perkembangan pelaksanaannya. Pemerintah daerah diharapkan memberikan informasi yang terbuka agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana rencana tersebut berjalan.
Delapan Tuntutan Menjadi Ujian Respons Pemerintah
Aksi GMPP berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polresta Pati. Berdasarkan informasi yang disampaikan, perwakilan massa masih melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyampaikan delapan tuntutan tersebut secara langsung.
Kini, perhatian publik tertuju pada respons Plt Bupati Risma Ardhi Chandra dan jajarannya.
Aksi ini semestinya tidak dipandang hanya sebagai kegiatan penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kritik masyarakat perlu dijawab dengan penjelasan yang terbuka, langkah yang terukur, dan tindak lanjut yang dapat dipantau.
Pertanyaan yang patut diajukan bukan sekadar apakah tuntutan telah diterima, melainkan apakah setiap persoalan akan ditindaklanjuti dengan target penyelesaian yang jelas.
Transparansi anggaran, kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pelestarian budaya, dan penguatan ekonomi rakyat merupakan tanggung jawab pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan.
Plt Bupati Chandra kini dihadapkan pada tantangan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan daerah mampu menjawab kritik dengan kerja nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan atau janji, tetapi juga keterbukaan informasi, kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, dan hasil yang benar-benar dapat dirasakan.
Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata berapa banyak program yang diumumkan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pati.
( dwi s )
