PATI | Kabarpiblik.Net — Kualitas pembangunan infrastruktur di Desa Kebowan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, menjadi sorotan setelah warga mengeluhkan kondisi jalan aspal yang disebut sudah bergelombang atau mblodok, meski diperkirakan baru sekitar satu bulan selesai dikerjakan.

Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Desa melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai anggaran Rp200 juta, dengan volume pekerjaan tercatat sekitar 245 meter dan lebar bervariasi antara 1 hingga 3 meter.

Keluhan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan di lapangan, serta kesesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Anggaran Rp200 Juta, Mengapa Kondisi Jalan Sudah Dikeluhkan?

Bagi masyarakat, pembangunan jalan bukan sekadar proyek yang selesai dikerjakan dan kemudian dilaporkan dalam administrasi. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara harus memberikan manfaat nyata dan memiliki kualitas sesuai perencanaan.

Namun, kondisi jalan di Desa Kebowan justru menuai keluhan. Warga menyebut permukaan aspal sudah terlihat bergelombang meski usia pekerjaan masih relatif singkat.

“Baru satu bulan, tetapi aspalnya sudah pada mblodok. Mobil kecil tanpa muatan saja melintas sudah terlihat mblodok. Seperti apa pengerjaannya?” ujar salah seorang warga kepada awak media saat berada di lokasi.

Keluhan tersebut patut ditindaklanjuti. Jika benar kondisi jalan sudah mengalami perubahan bentuk dalam waktu singkat, pemeriksaan teknis perlu segera dilakukan untuk mengetahui penyebabnya.

Apakah persoalan tersebut berkaitan dengan kualitas material, ketebalan lapisan aspal, pemadatan, kondisi tanah dasar, atau faktor lainnya? Semua itu harus dijawab melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan.

Pengawasan Proyek Jangan Hanya Berhenti di Atas Kertas

Munculnya keluhan masyarakat juga menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan selama proses pengerjaan hingga pemeriksaan hasil akhir proyek.

Dalam pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah, pengawasan sangat penting untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume yang direncanakan.

Jika hasil pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan teknis, harus ada penjelasan mengenai penyebabnya dan siapa pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah volume pekerjaan sepanjang sekitar 245 meter dan lebar 1–3 meter telah sesuai dengan dokumen perencanaan serta realisasi di lapangan.

Nilai anggaran Rp200 juta tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. Masyarakat berhak memperoleh hasil pembangunan yang sepadan dengan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Nama Pelaksana Disebut, Mekanisme Pengerjaan Perlu Diperjelas

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa pekerjaan pengaspalan tersebut diduga dikerjakan oleh seseorang bernama Mansur, warga Desa Gabus, Kabupaten Pati, dan bukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kebowan.

Informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Pemerintah Desa Kebowan dan pihak yang bersangkutan.

Pemerintah desa perlu menjelaskan siapa pelaksana pekerjaan yang tercatat secara resmi, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta bagaimana pembagian tanggung jawab antara pelaksana dan pihak yang melakukan pengawasan.

Kejelasan tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai ketentuan yang berlaku. Penyebutan nama dalam informasi awal ini bukan merupakan bukti adanya pelanggaran, sehingga diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen sebelum menarik kesimpulan.

Dinas Terkait Diminta Turun Langsung, Bukan Sekadar Menunggu Laporan

Keluhan warga seharusnya menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk turun langsung ke lokasi dan memeriksa kondisi jalan.

Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat permukaan aspal. Petugas perlu mengevaluasi spesifikasi teknis, ketebalan lapisan, kualitas material, pemadatan, kondisi dasar jalan, volume pekerjaan, serta dokumen hasil pelaksanaan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan secara terbuka dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Jika terbukti terdapat cacat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pelaksana, mekanisme perbaikan maupun pertanggungjawabannya perlu ditegakkan sesuai ketentuan.

Langkah tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada keluhan masyarakat tanpa penyelesaian yang jelas.

Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan

Persoalan jalan aspal di Desa Kebowan menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari selesainya pekerjaan, tetapi juga dari kualitas hasilnya.

Masyarakat berhak mempertanyakan kondisi infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran publik. Sebaliknya, pihak pelaksana dan instansi terkait juga berhak memberikan penjelasan berdasarkan data dan hasil pemeriksaan.

Hingga berita ini disusun, penyebab kondisi jalan yang dikeluhkan warga belum dapat dipastikan melalui pemeriksaan teknis. Konfirmasi dari Pemerintah Desa Kebowan, pihak pelaksana, dan instansi terkait masih diperlukan.

Kini sejumlah pertanyaan menanti jawaban: Apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi? Bagaimana pengawasannya dilakukan? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai kualitas pembangunan di desanya.

Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah telah terserap, tetapi kualitas hasil pekerjaan justru menimbulkan persoalan sejak awal pemanfaatannya.

Publik menunggu bukan sekadar klarifikasi, melainkan pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.